 |
| A Hafisz Tohir |
Jakarta (Medinas Lampung) - Komisi VI meminta pemerintah menjelaskan secara rinci terkait kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi.
"Hal yang kami pertanyakan, pertama asumsi-asumsi makro yang mendasari keputusan pemerintah dalam menetapkan kenaikan harga BBM bersubsidi," kata Ketua Komisi VI A Hafisz Tohir dalam konferensi pers di ruang rapat Komisi VI, Jakarta, Jumat (21/11/2014).
Kedua menurut dia, Komisi VI meminta penjelasan terkait langkah-langkah apa saja yang sudah disiapkan pemerintah untuk menanggulangi dampak kenaikan BBM bersubsidi.
Dampak itu ujar dia seperti menanggulangi tingginya inflasi, naiknya harga komoditas, dan menurunnya daya beli masyarakat yang berujung melemahnya daya saing perekonomian bangsa.
"Ketiga, merumuskan alternatif lain sesuai pasal 20A UU nomor 12 tahun 2014 tentang APBN-P tahun 2014 dengan tidak memindahkan beban fiskal pemerintah menjadi beban rakyat," katanya.
Wakil Ketua Komisi VI Azam Azman Natawijana menyesalkan kebijakan pemerintah Jokowi-JK menaikkan harga BBM bersubsidi.
Hal itu menurut dia tidak tepat karena beberapa alasan seperti harga minyak dunia cenderung menurun lebih rendah di bawah asumsi APBN-P 2014 sebesar 105 dolar AS per barel dan saat ini mencapai 74,05 per barel.
"Karena itu kebijakan menaikkan harga BBM bersubsidi tidak sesuai dengan Pasal 14 ayat 13 UU nomor tahun 2014 tentang APBN-P tahun 2014," ujarnya.
Menurut Azam, kebijakan itu patut dipertanyakan karena pertumbuhan ekonomi Indonesia sedang mengalami perlambatan.
Kebijakan itu menurut dia dipastikan meningkatkan inflasi yang tajam sehingga mengoreksi angka pertumbuhan ekonomi karena biasa sektor usaha ikut naik.
"Kebijakan ini akan menambah tinggi angka kemiskinan sesuai data BPS sebesar 29 juta rakyat miskin dan berpotensi menambah 40 juta dari 70 juta rakyat yang rentan miskin," ujarnya.
Dia menegaskan kenaikan harga BBM bersubsidi juga berdampak menurunnya daya beli masyarakat karena menaikkan biaya transportasi berbagai jenis produk.
Menurut dia, golongan masyarakat yang paling besar terkena dampaknya adalah masyarakat miskin dan rentan miskin. (nara/ant/fikri)
No comments: