![]() |
| Ahmad Basarah |
Jakarta (Medinas Lampung) - Wakil Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Ahmad Basarah mengatakan tidak terkejut dengan wacana beberapa fraksi di DPR yang ingin menggulirkan hak interpelasi terkait kebijakan pemerintah menaikkan harga Bahan Bakar Minyak bersubsidi.
"Saya tidak terkejut dengan niat dan rencana (fraksi-fraksi dari) KMP untuk mendorong digunakannya hak interpelasi DPR terkait keputusan pemerintah mencabut harga BBM bersubsidi," kata Ahmad Basarah dalam pesan Blackberry kepada Antara di Jakarta, Rabu (19/11).
Hal itu, menurut dia, karena sejak awal hal tersebut hanya tinggal persoalan waktu saja.
Dia mengatakan bahkan menurut prediksinya akan ada beberapa lagi penggunaan hak interpelasi atau hak angket lainnya yang akan digulirkan fraksi-fraksi dari KMP terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah yang lainnya.
"Hal itu selaras dengan motif dipertahankannya eksistensi KMP paskapilpres yang lalu, yakni menjadi kekuatan oposisi yang akan mengawasi atau bahkan mengendalikan jalannya pemerintahan Jokowi," ujarnya.
Menurut dia, pemerintah sudah harus menyiapkan diri lebih responsif dan lebih cermat lagi untuk menghadapi berbagai macam agenda KMP di bidang pengawasan DPR.
Selain itu, menurut dia, pemerintah juga harus lebih intensif berkoordinasi dengan fraksi-fraksi KIH di DPR.
"Koordinasi dengan fraksi dari KIH bertujuan agar dukungan politik yang akan diberikan fraksi-fraksi KIH kepada program dan posisi pemerintah bisa lebih efektif," katanya. (nara/ant/fik)


No comments: