 |
| Idrus Effendi |
Pringsewu (Medinas Lampung) - Aktifis Aliansi Masyarakat Peduli Pringsewu (AMPP) menginginkan Pemerintah Kabupaten Pringsewu bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan dan nepotisme (KKN), serta mengutamakan kepentingan masyrakat Pringsewu di atas kepentingan kelompok atau golongan .
Hal tersebut disampaikan aktifis AMPP, Suyudi, saat ditemui di kediamannya di Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu, Minggu (23/11/2014).
Hal tersebut disampaikan aktifis AMPP, Suyudi, saat ditemui di kediamannya di Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu, Minggu (23/11/2014).
"Pemerintah harus bersih dari KKN dan itu akan kami kawal. Jika ada tindakan yang melawan hukum, maka AMPP tidak akan berhenti menyikapinya," kata Suyudi
Keinginan AMPP agar Pemkab Pringsewu bersih dari korupsi dan mementingkan kepentingan rakyat itulah, yang selama ini diperjuangkan. Diantaranya meminta aparat penegak hukum memproses para penerima gratifikasi kasus korupsi GOR Mini Pringsewu, yang sampai hari ini masih saja berkeliaran di Pringsewu.
Keinginan AMPP agar Pemkab Pringsewu bersih dari korupsi dan mementingkan kepentingan rakyat itulah, yang selama ini diperjuangkan. Diantaranya meminta aparat penegak hukum memproses para penerima gratifikasi kasus korupsi GOR Mini Pringsewu, yang sampai hari ini masih saja berkeliaran di Pringsewu.
“Walaupun Imop Sutopo, terpidana korupsi GOR mini telah divonis 5 tahun, sesuai putusan nomor 27/Pid.Sus/TPK/2014 /PN.TK. tanggal 22 Agustus 2014 lalu, serta denda Rp 100 juta dan diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp 1,257,268,400,88 atau diganti dengan pidana penjara selama 3 tahun, sudah menjelaskan dengan gamblang siapa siapa saja penerima gratifikasi,” ujarnya.
Tidak hanya menyikapi persoalan KKN, aktifis AMPP Pringsewu juga menginginkan antara eksekutif dan legislatif jangan saling serang, yang tidak membawa dampak positif pada kepentingan rakyat.
Seperti terjadi saat diberhentikannya sekertaris daerah (sekda) Pringsewu, Idrus Effendi oleh Bupati Pringsewu, Sujadi yang mendapatkan tanggapan dari Ketua DPRD Pringsewu, Ilyasa yang akan menginterpelasi bupati, walaupun apa yang dilakukan bupati merupakan hak prerogratif bupati.
"Apa yang akan dilakukan DPRD yang akan menginterpelasi bupati, terkait diberhentikannya Sekdakab Pringsewu Idrus Effendi, kami dari AMPP sangat mendukung, asalkan apa yang dilakukan DPRD tidak ada kepentingan politik, tapi semata-mata karena menjalankan tugas sebagai wakil rakyat dan apa yang akan dilakukannya untuk kepentingan rakyat," pungkasnya. (margono)
Tidak hanya menyikapi persoalan KKN, aktifis AMPP Pringsewu juga menginginkan antara eksekutif dan legislatif jangan saling serang, yang tidak membawa dampak positif pada kepentingan rakyat.
Seperti terjadi saat diberhentikannya sekertaris daerah (sekda) Pringsewu, Idrus Effendi oleh Bupati Pringsewu, Sujadi yang mendapatkan tanggapan dari Ketua DPRD Pringsewu, Ilyasa yang akan menginterpelasi bupati, walaupun apa yang dilakukan bupati merupakan hak prerogratif bupati.
"Apa yang akan dilakukan DPRD yang akan menginterpelasi bupati, terkait diberhentikannya Sekdakab Pringsewu Idrus Effendi, kami dari AMPP sangat mendukung, asalkan apa yang dilakukan DPRD tidak ada kepentingan politik, tapi semata-mata karena menjalankan tugas sebagai wakil rakyat dan apa yang akan dilakukannya untuk kepentingan rakyat," pungkasnya. (margono)
No comments: