Medinas Lampung | Website Koran Harian Lampung

Bandarlampung, (Medinas Lampung) -  Badan Pusat Statistik (BPS) Lampung mencatat jumlah penumpang moda transportasi publik kereta api (KA), kapal feri dan pesawat udara pada  September 2014 mengalami penurunan dibanding bulan sebelumnya.

        

"Jumlah penumpang moda transportasi umum itu menurun," kata Kepala BPS Lampung, Adhi Wiriana di Bandarlampung, Sabtu (29/11/2014).

        

Data BPS menyebutkan, jumlah penumpang KA yang berangkat dari Stasiun Tanjungkarang (Bandar Lampung) sebanyak 39.903 orang pada September 2014, turun 29,50 persen dari bulan Agustus 2014 sebanyak 56.597 orang.

        

Adhi menyebutkan dibandingkan pada periode yang sama di tahun lalu, penumpang kereta api juga  mengalami penurunan 9,45 persen.

        

Penurunan juga terjadi pada jumlah penumpang kapal fery yang berangkat dari Pelabuhan Bakauheni Lampung pada September lalu mencapai 71.055 orang, turun 62,69 persen dibanding Agustus 2014 sebanyak 188.409 orang.

        

Penurunan itu terjadi, lanjutnya, disebabkan adanya arus balik dari Lampung ke Jakarta pada Agustus 2014. Sedangkan barang yang dimuat sebanyak 1,94 juta ton pada September. Jumlah barang yang dibongkar pada periode yang sama mencapai 649 ribu ton, naik 24,23 persen dibandingkan Agustus 2014 sebanyak 522,9 ribu ton.

        

Sedangkan jumlah penumpang pesawat udara yang berangkat dari Bandar Udara Radin Inten II Lampung pada September 2014 sebanyak 49.794 orang, turun 15,30 persen dibanding Agustus 2014 sebanyak 58.789 orang.

        

Penumpang pesawat yang datang September 2014 mencapai 49.620 orang turun 3,18 persen dibandingkan Agustus sebanyak 51.250 orang. Barang yang dimuat di Bandara Raden Inten II pada September 2014 sebanyak 414.451 ton, turun 22,59 persen dibandingkan Agustus 2014.

        

Perkembangan barang yang dibongkar pada September 2014 mencapai 518.724 ton, turun 8,06 persen dibandingkan Agustus 2014. (nara/ant/ruslan)

Bandarlampung, (Medinas Lampung) - Wali Kota Bandarlampung Herman HN mengatakan kolom agama Kartu Tanda Penduduk (KTP) harus tetap ada, jangan sampai dihapus.

         

Jika dihapus maka itu  bertentangan dengan Undang-undang Dasar dan Pancasila, khususnya sila pertama yakni Ketuhanan Yang Maha Esa. "Kolom agama di KTP harus tetap ada jangan dihapus," kata dia di Bandarlampung, Jumat (28/11/2014).

        

Ia melanjutkan bahwa adanya kolom agama di KTP itu didasari dari Pancasila, yang dicetuskan oleh para pendiri bangsa. Bila kolom agama dihapus, maka bukan saja agama Islam saja yang tersakiti tapi pemilik agama lain.

        

"Itu terkait status kematian dan ikatan perkawinan, bagaimana kalau agama tidak ada. Tentu itu bisa dijadikan orang menipu dan memanipulasi status," katanya.

        

Menurutnya ketika kolom agama dihapus maka ada diskriminasi. Oleh karena itu, semua agama yang diakui negara harus  dicantumkan dalam kolomi KTP.

        

Sebelumnya, Pemerintah Kota (Pemkot) Bandarlampung menunda mencetak KTP Elektronik, terkait kolom data agama dikosongkan.

        

"Kita sudah bisa melakukan pencetakan KTP Elektronik, karena untuk blanko chip sudah kita terima tanggal 17 November. Tapi data perekaman yang telah diverifikasi oleh pemerintah pusat ini untuk kolom agamanya kosong, jadi kita urungkan niat untuk melakukan perekaman," kata Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Bandarlampung, Syahrir Sanusi.

        

Ia mengatakan jika pencetakan ini tetap dipaksakan, maka dikhawatirkan masyarakat akan marah akibat tidak dicantumkannya agama di dalam KTP  tersebut.

        

"Kita khawatirnya itu, warga nanti marah karena tidak dicantumkannya agama yang dianut dalam data KTP ini. Jadi kita pending dulu sampai ada instruksi selanjutnya dari pemerintah pusat terkait hal ini," katanya.

        

Untuk sementara ini didukcapil tetap membuat KTP non elktronik sesuai dengan instruksi wali kota. Sehingga masyarakat tetap mempunyai kartu tanda penduduk untuk keperluan administrasi kependudukan. (nara/ant/ruslan)

Lampung Selatan (Medinas Lampung) - Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, masih kekurangan ketersedian blangko untuk pembuatan kartu tanda penduduk elektronik dari pemerintah pusat.

Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Lampung Selatan Edi Firnandi di Kalianda, Sabtu (29/11/2014), mengatakan bahwa sampai saat ini blangko--kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el) atau lebih populer dengan singkatan e-KTP--yang sudah diterima sebanyak 3.912 lembar, sedangkan kebutuhan keseluruhan mencapai 100.000 lembar.

Ia menjelaskan kekurangan 100.000 lembar blangko tersebut meliputi 90.000 lembar untuk warga yang belum melakukan pencetakan dan 10.000 lembar untuk mengganti KTP-el (singkatan versi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013) yang salah dalam pencetakan awal.

"Saat ini, baru dikirim 3.912 lembar, sementara yang kita butuhkan sekitar 100.000 lembar," kata Edy.

Kekurangan ini, lanjut dia, sudah dilaporkan ke pemerintah pusat dan masih menunggu kiriman blangko tersebut.

Meski demikian, pihaknya siap melakukan pencetakan KTP-el hingga 2015 sesuai dengan blangko yang tersedia saat ini dan pihaknya telah menyiapkan ruangan khusus beserta perangkat dan operator untuk melakukan perekaman.

"Kami sudah menyiapkan perangkat pendukungnya dengan peralatan dan tenaga operator berkompeten," ujarnya.

Selain itu, Edy mengungkapkan bahwa pihaknya akan tetap melangsungkan pencetakan KTP-el sesuai dengan jadwal meskipun blangkonya hingga waktu yang ditentukan belum juga diterima.

"Intinya, menunggu sambil berjalan, dan kami targetkan lima bulan selesai," katanya. (nara/ant/ruslan)

Jakarta (Medinas Lampung) - Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tandjung membeberkan sudah ada titik terang menuju perdamaian antara dua kubu yang berselisih di internal Partai Golkar, terkait penyelenggaraan Munas IX.

"Pertemuan saya sebelumnya dengan saudara Aburizal Bakrie (Jumat petang), saya katakan ada tanda-tanda atau titik terang untuk mencapai kesepakatan islah atau damai," kata Akbar Tandjung seusai melakukan rapat tertutup dengan kubu Agung Laksono di Kantor DPP Partai Golkar di Jakarta, Jumat (28/11/2014) malam.

Akbar mengatakan tanda-tanda atau titik terang itu adalah Aburizal Bakrie bersedia untuk melaksanakan Munas IX pada 2015, namun di luar bulan Januari, atau bulan yang selama ini disepakati kubu Agung Laksono.

Akbar mengatakan persoalan yang tersisa saat ini adalah tinggal menentukan bulan apa yang bisa disepakati kedua kubu untuk menyelenggarakan Munas IX pada 2015.

"Untuk itu, saya akan berbicara lagi dengan saudara Aburizal. Saya akan berupaya mendekatkan bulan Januari 2015 yang menjadi kesepakatan pak Agung dan kawan-kawan dengan bulan yang menjadi kesediaan pak Aburizal," katanya.

Akbar menekankan apabila kesepakatan penyelenggaraan munas 2015 tercapai, maka Agung Laksono dan kawan-kawan bersedia membubarkan Tim Penyelamat Partai Golkar.

Tetapi jika kesepakatan tidak tercapai, maka Aburizal beserta loyalisnya dikabarkan tetap menyelenggarakan Munas IX pada 30 November hingga 3 Desember 2014 di Bali, sedangkan kubu Agung Laksono menyelenggarakannya pada Januari 2015.

"Tugas kami (wantim) menjembatani, kalau tidak berhasil, kami tidak dalam posisi melarang. Kami hanya menjembatani, dengan harapan ada kesepakatan," ujar dia.

Sementara itu, Agung Laksono mengatakan kubunya tidak menginginkan ada perpecahan. Pihaknya menyetujui apabila memang bisa dicapai kesepakatan terkait waktu pelaksanaan yang tepat.

"Sebab, masih banyak yang harus disiapkan terkait munas, seperti kepanitiaan, aturan-aturan, tata-tertib, dan lain-lainnya," katanya.

Politikus Golkar Agun Gunandjar Sudarsa menekankan pembahasan pelaksanaan munas harus benar-benar diperhitungkan.

Menurut Agun, permasalahan bukan hanya soal waktu penyelenggaraan, namun juga terkait proses regenerasi kepemimpinan Golkar yang harus terwujud.

Pada Jumat, Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tandjung melakukan pertemuan dengan Aburizal Bakrie (Ical) di Wisma Bakrie, Jakarta, serta bertemu sesepuh Golkar BJ Habibie di kediamannya di kawasan Kuningan, Jakarta, pada petang harinya.

Akbar kemudian melanjutkan kegiatannya dengan bertemu kubu Agung Laksono di Kantor DPP Golkar.

Seluruh pertemuan itu dilakukan dalam rangka mendamaikan perselisihan yang terjadi di internal Partai Golkar. (nara/ant/ruslan)

Bandarlampung  (Medinas Lampung) - Pemerintah perlu memperbaiki instrumen legal dan kebijakan tata kelola migrasi ketenagakerjaan untuk memperbaiki carut marutnya migrasi ketenagakerjaan selama ini, ujar Irham Ali Saifuddin, penggiat ketenagakerjaan.

        

"Masukan dari masyarakat sipil, organisasi buruh dan pemangku kepentingan lainnya harus diakomodir dalam reformasi kebijakan. Perlindungan TKI yang sedang berada di luar negeri menjadi titik paling kritis yang harus dibenahi pemerintah," ujar Irham saat dihubungi dari Bandarlampung, Sabtu (29/11/2014).

        

Menurut dia, negara harus hadir di sini. Bukan saja secara pasif menerima aduan, tetapi benar-benar melakukan monitoring terhadap kondisi warganegara yang sedang bekerja di luar negeri.

        

"Penguatan atase ketenagakerjaan dan kantor perwakilan RI di luar negeri sangat penting," tutur Irham menanggapi pelantikan Nusron Wahid sebagai Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) periode 2014-2019 oleh Presiden Joko Widodo (Kamis, 27/11).

        

Nusron Wahid yang juga Ketua Umum PP GP Ansor tersebut, demikian Irham menambahkan, mengemban banyak pekerjaan rumah dalam tatakelola TKI.

        

"Persoalan TKI kita sangat kompleks, mulai dari fase proses rekrutmen hingga setelah bermigrasi dan reintegrasisosial di Tanah Air. Kepemimpinan yang kuat diperlukan di sini. Selain itu hendaknya Kepala BNP2TKI yang baru dilantik benar-benar memiliki misi untuk mengubah carut-marut migrasi ketenagakerjaan kita," ujar Irham.

        

Ia menyoroti lemahnya peran pemerintah dalam proses rekrutmen calon tenaga kerja. Peran pemerintah seolah-oleh tenggelam ditelan masifnya praktek percaloan di daerah-daerah penyuplai TKI.

        

"Jangan heran kalau calo lebih terkenal di masyarakat. Dalam banyak kasus, calo seringkali memberikan informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan menambah mata rantai rekrutmen, sehingga menjadi berbiaya tinggi dan membebani TKI," papar Irham.

        

Lebih lanjut, dia menambahkan, bahwa masih banyaknya TKI ireguler yang tidak melalui prosedur resmi menunjukkan ada sesuatu yang salah.

        

"Secara diametral ini dapat diartikan bahwa untuk menempuh prosedur yang resmi itu sulit, berbelit dan rumit. Makanya banyak yang ambil keuntungan dari sini, munculah pelaku-pelaku 'human trafficking' baru," ujarnya.

        

Sementara dari sisi calon TKI, lanjutnya, proses rekrutmen yang harus melewati 22 titik menjadikannya ingin ambil jalan pintas dan memilih melalui prosedur yang tidak legal," ujar Irham lagi.

        

Ia menambahkan, ada optimisme baru dengan dilantiknya Nusron di tengah lemahnya peran BNP2TKI dalam perlindungan TKI semenjak pertama kali didirikan tahun 2006. Namun, Irham mengingatkan Nusron Wahid untuk lebih memperhatikan kesejahteraan TKI.

        

"Jumlah TKI kita yang 6,5 juta itu terbesar kedua di Asia Tenggara setelah Filipina. Tetapi remitansi yang dihasilkan sangat terpaut jauh. Artinya ada pekerjaan rumah besar yang harus dibenahi di sini," kata dia lagi.

        

Ia menjelaskan, bahwa di banyak daerah pengirim TKI, jumlah uang kirimian TKI (remitansi) bisa sepuluh kali lipat dari pendapatan asli daerah (PAD). Namun hingga saat ini tidak tampak kebijakan daerah yang solid dalam penguatan kapasitas TKI untuk menggunakan remitansi secara optimal dan bernilai ekonomi tangguh. (nara/ant/ruslan)

Bandarlampung (Medinas Lampung) - Lembaga Bantuan Hukum Bandarlampung meminta pihak kepolisian tidak arogan dalam menangani mahasiswa yang melakukan unjuk rasa menolak kebijakan pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak bersubsidi.

Kepala Divisi Pemenuhan Hak Sipil dan Poltik YLBHI-LBH Bandarlampung, Ajie Surya Prawira, di Bandarlampung, Minggu (30/11/2014), mengecam tindakan oknum aparat kepolisian yang melakukan tindakan kekerasan terhadap mahasiswa yang melakukan aksi unjuk rasa menolak kenaikan harga BBM di Lampung dan daerah lainnya.

Ia menyesalkan dan mengecam tindakan arogan pihak kepolisian kepada mahasiswa dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Bandarlampung yang terjadi pada 24 November 2014, pukul 12.30 WIB saat HMI sedang melakukan aksi damai menolak kenaikan harga BBM bersubsidi, setelah istirahat Salat Zuhur berjamaah di depan gerbang kantor DPRD Provinsi Lampung terjadi tindak kekerasan dilakukan aparat kepolisian.

"Berdasarkan informasi yang kami terima, banyak mahasiswa pengunjukrasa menjadi korban dan mengalami luka-luka termasuk Ketua Umum HMI Cabang Bandarlampung dan satu orang yang harus dirawat intensif di rumah sakit Kota Bandarlampung," ujarnya pula.

LBH Bandarlampung menilai tindakan tersebut tidak perlu dilakukan, mengingat HMI Cabang Bandarlampung dalam menyuarakan aksinya masih dalam batas yang wajar dan tidak melakukan tindakan yang anarkis.

"Kebebasan menyampaikan pendapat di depan umum dijamin dalam konstitusi pada pasal 28 UUD 1945. Karena itu, kami mendorong kepada Polda Lampung untuk mengusut tuntas dan menindak tegas oknum aparat kepolisian yang melakukan kekerasan dalam aksi damai mahasiswa tersebut," demikian Ajie Surya Prawira. (nara/ant/ruslan)

Metro (Medinas Lampung) - Yayasan Bimbingan Mandiri (Yabima) Indonesia melakukan sosialisasi Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bagi sejumlah pihak di Provinsi Lampung, untuk mendorong partisipasi warga setempat dalam pembangunan. 

Pegiat Yabima, Praja Wiguna, di Metro, Minggu (30/11/2014), menjelaskan bahwa sosialisasi UU Desa itu dilatarbelakangi kenyataan bahwa data dari BPS menunjukkan persentase penduduk pedesaan yang berada di bawah garis kemiskinan di daerah ini sebesar 15 persen, lebih tinggi dibanding rata-rata nasional (kota dan desa) yang sebesar 11,2 persen tahun 2013.

"Lewat Undang Undang Desa diharapkan dapat menjadi salah satu solusi pemberantasan kemiskinan yang memang secara proporsi lebih besar berada di pedesaan, sehingga perlu upaya untuk menekan kesenjangan pendapatan antara kota dan desa," katanya lagi.

Praja menambahkan, lemahnya daya saing sektor pertanian mengakibatkan perubahan struktur ekonomi pada banyak daerah di Indonesia yang telah terjadi pergeseran sektor utama di sejumlah provinsi dari pertanian menjadi non-pertanian.

Ade Arif Firmasyah, peneliti dari Pusat Kajian Kebijakan Publik dan Hak Asasi Manusia (PKKPHAM) Fakultas Hukum Universitas Lampung menjelaskan bahwa salah satu tujuan UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa adalah mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat desa untuk pengembangan potensi dan aset desa guna mencapai kesejahteraan bersama.

"Hal ini tentu saja membuka ruang partisipasi bagi rakyat di desa untuk mendorong berbagai inisiatif dan memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan," kata kandidat doktor ilmu hukum Universitas Diponegoro ini pula.

Saat pelaksanaan sosialisasi UU Desa di Wisma Centrum, Rabu (26/11), Kabid Pemerintahan Desa Kabupaten Lampung Timur Joko menjelaskan perbedaan penting dalam UU Desa dibandingkan dengan PP Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa yaitu masa jabatan kepala desa maksimal tiga periode, dan tata cara pemerintahan kepala desa yang dilaksanakan serentak dalam lingkup satu kabupaten.

"Di Lampung Timur sebelum ada aturan ini, 264 desa di sini sebenarnya sudah menjalankan pemilihan kepala desa secara serentak," ujarnya.

Menurut Mursaidah Lukitowati, Kabid Sosial Budaya Bappeda Lampung Tengah, UU Desa mengatur soal dana desa dengan sumber-sumber pendapatan desa juga akan bertambah dari APBN. 

"Hal ini harapannya akan menjadi stimulan bagi proses pemberdayaan masyarakat desa,"ujarnya lagi.

Yabima Indonesia berharap, UU Desa akan memperkuat dukungan terhadap sektor pertanian yang kini menghadapi tekanan, ditambah dengan berbagai permasalahan masyarakat desa yang mengakibatkan semakin tertekan kondisi petani di pedesaan. 

Sebagian petani itu harus kehilangan lahan dan menjadi buruh tani, atau bermigrasi ke perkotaan, sehingga jumlah rumah tangga petani semakin lama semakin berkurang.

Peserta sosialisasi itu berasal dari kelompok-kelompok dampingan Yabima Indonesia, perwakilan pemerintah desa di Lampung Timur dan Lampung Tengah. (nara/ant/ruslan)

Bandarlampung (Medinas Lampung) - Pengelolaan hutan desa di Register 3 Gunung Rajabasa Kabupaten Lampung Selatan terus dikawal oleh Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Lampung, sehingga benar-benar terjadi penataan dan pengelolaan hutan di kawasan lindung itu secara tepat. 

Direktur Eksekutif Walhi Lampung Bejoe Dewangga, di Bandarlampung, Minggu (30/11/2014), menjelaskan setelah dikeluarkannya SK Menteri Kehutanan tentang pengelolaan hutan desa itu pada awal tahun 2014, Walhi Lampung terus mengawal dan terlibat dalam implementasinya bersama para pihak terkait.

Bejoe menjelaskan, dalam SK penetapan areal kerja hutan desa yang diberikan pada 22 desa penyangga hutan kawasan Register 3 Gunung Rajabasa itu dilaksanakan tahapan untuk menerapkannya dengan pendamping Walhi Lampung bersama para pihak dalam memproses hingga keluar SK tersebut. 

Menurut dia, saat ini Walhi Lampung terus berupaya melakukan proses pendampingan sebagai persyaratan izin usaha pengelolaan hutan Desa (IUPHD) yang harus dipenuhi.

Dia menyebutkan sejumlah ketentuan persyaratan lainnya yang musti dipenuhi, seperti peraturan desa yang mengatur pengelolaan hutan desa itu, badan pengelola hutan desa (BPHD) sebagai lembaga yang mengatur pemanfaatan hutan desa, dan peta areal kerja hutan desa.

Dalam prosesnya, pada 26-28 November 2014, Walhi Lampung melakukan sosialisasi atau konsultasi draf peraturan desa yang dibuat oleh tim Walhi Lampung pada lima desa terlebih dahulu, yaitu Desa Sumur Kumbang, Padan, Cugung, Sukaraja, dan Way Kalam. 

Dia menyatakan, dari percepatan proses hutan desa pada lima desa tersebut diharapkan pada tahun 2014 ini, semua perizinan dapat terpenuhi sebagai syarat pemanfaatan hutan desa di Register 3 Gunung Rajabasa.

Setelah proses sosialiasi atau konsultasi publik draf peraturan desa, maka agenda selanjutnya pada bulan ini, kami akan melakukan pemetaan areal kerja secara detail, karena sangat rentan sekali jika penentuan areal batas-batas kerja hutan desa dengan desa-desa yang lainnya belum ada, ujarnya lagi. 

Bejoe mengkhawatirkan, jika tadak ada kesepakatan batas-batas hutan desa tersebut, dapat menimbulkan konflik padai 22 desa sebagai penerima SK areal kerja dari Kementerian Kehutanan pada waktu itu. 

Walhi Lampung berharap hutan desa ini sebagai model pertama di Lampung yang bisa dijadikan percontohan pengelolaan hutan berbasis kerakyatan, sehingga tujuan mencapai hutan lestari masyarakat sejahtera dapat terpenuhi. (nara/ant/ruslan)

Bandarlampung, (Medinas Lampung) - Pemerintah Provinsi Lampung mengusulkan ada kapal feri khusus pariwisata untuk melayani wisatawan lokal asal Pulau Jawa, mengunjungi daerah itu terutama pada hari libur akhir pekan Sabtu-Minggu.

        

"Kapal feri pariwisata itu, nantinya khusus untuk melayani wisatawan dari Pulau Jawa terutama Jakarta, Bogor, Bekasi, dan Provinsi Banten yang ingin mengunjungi kawasan wisata di Lampung," kata Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Lampung, Fahrizal Darminto, Jumat (28/11).

        

Ia mengatakan bahwa kapal feri khusus wisata itu nantinya tidak bercampur dengan angkutan barang-barang komoditas serta memiliki fasilitas layanan di dalam kapal seperti ada ruang karaoke, musik (organ tunggal), WiFi, kafe, serta beberapa fasilitas lainnya termasuk keamanannya.

        

Sehingga penumpang dapat menikmati perjalanan mengarungi perairan Selat Sunda dengan nyaman dan aman.

         

Menurutnya, warga Jakarta dan sekitarnya banyak mengisi liburan ke Bandung dan Bogor. Sementara Pemerintah Kota Bogor telah  melarang kendaraan berplat Jakarta untuk melintasi daerah kota hujan tersebut.

         

Selain itu, mereka juga menginginkan suasana liburan yang baru yang tidak terdapat di Bandung dan Bogor.

        

"Sektor pariwisata Lampung harus memanfaatkan peluang wisatawan lokal dari daerah untuk mengunjungi kawasan wisata di daerah ini," kata dia.

         

Provinsi Lampung menurut Fahrizal, memiliki lokasi wisata yang cukup banyak dan bagus seperti Gunung Anak Krakatau, Pantai Kiluan, Pantai Tanjung Setia, Pantai Mutun,  dan Taman Nasional Waykambas.

         

Untuk meningkatkan kunjungan wisatawan baik lokal maupun luar negeri ke Lampung perlu adanya sarana dan prasarana pendukung, baik infrastruktur menuju kawasan wisata serta layanan transportasinya termasuk kapal feri khusus wisata.

         

Sementara itu, dermaga di Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan akan ditambah menjadi 10 sehingga ke depan total yang beroperasi di pelabuhan tersebut menjadi 16 dermaga.

         

"Kami telah mengusulkan kepada Presiden Joko Widodo untuk menambah dermaga tersebut untuk memperlancar dan mempersingkat waktu penyeberangan di salah satu jalur penyeberangan terpadat di Tanah Air tersebut," kata Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo.

        

Ia mengatakan bahwa pembangunan perluasan dermaga di pelabuhan tersebut akan dilakukan pada tahun depan. Dermaga tersebut sebagai pengganti kebijakan pembangunan Jembatan Selat Sunda sekaligus mendukung program pengembangan sektor maritim Presiden Jokowi

   

Menurutnya, berdasarakan hasil pembicaraan dengan presiden, pemerintah pusat mencanangkan akan membangun dermaga baru di jalur pelabuhan Bakauheni--Merak untuk memperlancar dan mempersingkat waktu tempuh penyeberangan di Selat Sunda.

        

Saat ini dengan hanya mengoperasikan enama dermaga waktu tempuh pelabuhan Bakauheni--Merak yang seharusnya dapat ditempuh 100 menit menjadi tiga jam lebih. (nara/ant/ruslan)

Bandarlampung (Medinas Lampung) - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika menyampaikan peringatan kondisi cuaca buruk berupa gelombang tinggi dan potensi terjadi badai guntur di perairan Lampung pada Minggu hingga Senin (30/11/2014-1/12/2014) pagi.

Menurut BMKG, seperti disampaikan Dwi Hartomo Ramdani, prakirawan Stasiun Meteorologi Maritim Klas IV Lampung, di Bandarlampung, Minggu, peringatan cuaca buruk gelombang laut dengan ketinggian 2,0--3,0 meter berpeluang terjadi di Selat Sunda bagian Selatan dan perairan Pantai Timur Lampung. 

Keadaan cuaca dari pantauan satelit cuaca terlihat adanya Badai Tropis 99 HPA Sinlaku di Laut Sulu bergerak ke arah barat 15 knot, kecepatan maksimum 35/50 knot dekat pusatnya. 

Cuaca diperkirakan hujan di seluruh wilayah pelayanan perairan Lampung, kecuali di Samudra Hindia barat Lampung. 

Angin di atas wilayah perairan Indonesia, di utara Khatulistiwa umumnya bertiup dari barat daya sampai utara, dan di selatan Khatulistiwa umumnya bertiup dari arah tenggara sampai barat dengan kecepatan angin berkisar antara 3 sampai 22 knot. 

Kondisi tersebut memberi peluang pertumbuhan awan dan hujan disertai badai guntur dapat terjadi di Selat Sunda, kata Dwi Hartomo pula.

Dia menyampaikan rincian prakiraan cuaca dan gelombang laut di perairan Lampung, berlaku 24 jam dari tanggal 30 November 2014 pukul 07.00 WIB sampai 1 Desember 2014 pukul 07.00 WIB, menunjukkan di Selat Sunda bagian utara (Merak-Bakauheni), arah angin ke barat daya dengan kecepatan 3--15 knot, hujan, tinggi gelombang antara 0,5--1,25 meter, dan prakiraan tinggi gelombang maksimum 1,25--2,0 meter.

Cuaca di Selat Sunda bagian selatan, arah angin barat daya-barat dengan kecepatan 3--15 knot, hujan, tinggi gelombang antara 1,25--2,0 meter, dan prakiraan tinggi gelombang maksimum 2,0--3,0 meter.

Kondisi perairan Pantai Timur Lampung, arah angin barat daya-barat dengan kecepatan 10--20 knot, hujan, tinggi gelombang antara 1,25--2,0 meter, dan prakiraan tinggi gelombang maksimum 2,0--3,0 meter.

Pada perairan Pantai Barat Lampung, arah angin barat-barat laut dengan kecepatan 3--10 knot, hujan, tinggi gelombang antara 0,5--1,25 meter, dan prakiraan tinggi gelombang maksimum 1,25--2,0 meter.

Cuaca di Samudra Hindia barat Lampung, arah angin variabel dengan kecepatan 3--15 knot, berawan, tinggi gelombang antara 1,25--1,5 meter, dan prakiraan tinggi gelombang maksimum 1,5--2,5 meter.

Sedangkan kondisi pasang surut air laut di Pelabuhan Panjang Bandarlampung dan sekitarnya, minimum 0,4 meter terjadi pada pukul 07.00--08.00 WIB dan maksimum 1,1 meter terjadi pada pukul 01.00 WIB dan 13.00--15.00 WIB.

Pasang surut air laut di Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan dan sekitarnya, minimum 0,4 meter terjadi pada pukul 07.00 WIB dan 19.00--21.00 WIB dan maksimum 0,8 meter terjadi pada pukul 13.00--15.00 WIB. (nara/ant/ruslan)

Bandarlampung, (Medinas Lampung) - Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo mengatakan bahwa distribusi pupuk yang saat ini kurang berjalan, ke depan akan menggunakan sistem informasi teknologi sehingga dapat termonitor waktu dan sasarannya.

        

"Dengan pengunaan IT, maka diharapkan distribusi pupuk akan termonitor berapa jumlahnya, kemana saja disalurkan sehingga dapat meminimalisasi keterlambatan penyaluran," kata Ridho, Jumat (28/11).

        

Selain dengan penggunaan IT, ia mengatakan bahwa Pemerintah Provinsi Lampung akan menerapkan regulasi penyaluran pupuk yakni dengan peraturan gubernur.

        

Ia menyebutkan pupuk merupakan "darah"nya pertanian sehingga ketersediaannya harus terpenuhi hingga tingkat petani. "Pupuk sangat vital karena itu distribusinya hingga tingkat petani harus termonitor," jelasnya.

        

Ridho mengharapkan dengan penggunaan IT serta regulasi pergub maka distribusi pupuk tidak ada lagi gangguan sehingga sistem alat pertanian itu dapat terpenuhi hingga tinga petani.

        

Sejumlah petani di Provinsi Lampung mengeluhkan masih sulitnya mendapatkan pupuk guna memperbaiki hasil pertanian di daerah itu.

        

"Kadang-kadang masih susah mendapatkan pupuk di daerah ini masih sulit sehingga hasil produksi menjadi tidak maksimal," ujar Suparmin, salah seorang petani di Desa Untoro Lampung Tengah.

        

Menurut dia, kesulitan mendapatkan pupuk ini akan sangat mengganggu produksi padi milik petani.

        

Apalagi, menurutnya, kalau tiba waktu pemupukan namun pupuknya tidak ada. "Ini kan jadi susah, mas," ujarnya pula.

        

Ia juga mengharapkan agar ke depan tidak lagi sulit mendapatkan pupuk. Petani penggarap itu menambahkan agar kuota pupuk di tingkat petani dapat ditingkatkan sehingga hasil produksi pertanian bisa meningkat.

        

Sementara itu, Menteri Pertanian Amran Sulaiman menjanjikan akan memperbaiki sistem penyaluran pupuk di seluruh Indonesia.

        

"Insya Allah, Senin depan, kita akan rapat dengan masing-masing produsen pupuk seperti Pusri, Petrokimia, Sertani, Sahyang Sri, untuk membahas langkah konkret agar tidak terulang lagi," ujarnya.

        

Untuk itu, ia mengatakan turut mengajak para pemangku kepentingan pupuk ini untuk melihat langsung ke lapangan sehingga mengetahui keluhan masyarakat tani.

        

Menteri Pertanian juga telah berjanji akan terus memberikan bantuan benih dan alat-alat pertanian guna meningkatkan produksi pertanian. (nara/ant/ruslan)

Lampung Tengah (Medinas Lampung) - Kabid Humas Polda Lampung AKBP Sulistyaningsih mengatakan situasi Lampung Tengah, Provinsi Lampung telah berangsur kondusif kedua kampung pun telah bersepakat damai.

        

"Kedua kampung siang ini telah bersepakat damai, tidak akan ada lagi perselisihan," kata dia saat dihubungi, di Bandarlampung, Jumat (28/11/2014).

        

Dia mengatakan setiap permasalahan yang ada di kedua belah pihak sepakat akan diselsaikan dengan rembuk pekon atau duduk bersama.

        

Terkait masalah hukum yang terjadi, pihak kepolisian yang akan menyelesaikannya. Sampai dengan sore ini ratusan anggota kepolisian masih melakukan penjagaan.

        

"Kami masih melakukan penjagaan dilokasi kejadian, hingga suasana benar-benar kondusif," kata dia.

        

Sebelumnya, dua kampung di Kabupaten Lampung Tengah, Perovinsi Lampung terjadi bentrok, puluhan rumah terbakar.

        

Berdasarkan informasi yang dihimpun di Dusun II Tanjungrejo, Kecamatan Padangratu, Lampung Tengah, Kamis (27/11), diduga kejadian tersebut buntut tewasnya dua orang warga yang desanya bersebelahan yakni Dusun II Kampung Tanjungharapan.

        

Diduga keduanya tewas di tangan massa, karena kepergok hendak mencuri di wilayah tersebut. Keduanya bernama Kurnia Jaya (15) dan Angga Wirayuda (15) itu telah tewas di sekitar Dusun II Tanjungrejo kampung setempat.

       

Kejadian itu diduga terjadi pada Senin (24/11). Dugaan ini didasari dari dua pasang sandal milik keduanya ada di desa tersebut serta ditemukan bercak darah.

        

Keluarga korban yang medengar berita tersebut langsung menuju perkampungan yang letaknya tak jauh dari lokasi.  Massa yang berdatangan langsung membakar rumah  warga  di kampung setempat.

        

Akibatnya, diperkirakan mencapai 30 rumah terbakar dan puluhan rusak berat. Sementara penduduk dikampung tersebut memilih melarikan diri dengan sebagian warga mengungsi. (nara/ant/ruslan)

ilustrasi