|
Slider[Style1]
04 Dec 2014 Lampung Selatan (Medinas Lampung) - Aliansi Pemuda Peduli Pendidikan (AP3) Lampung Selatan, menuding, bahwa penggunaan Dana Alokasi Khusus ...
04 Dec 2014 Bandarlampung, (Medinas Lampung) - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) daerah Lampung mendesak aparat berwenang memberikan sanksi bagi piha...
04 Dec 2014 Lampung Selatan (Medinas Lampung) - Harga cabai rawit di tingkat pedagang Pasar Inpres Kalianda Kabupaten Lampung Selatan (Lamsel) masih bertahan ...
04 Dec 2014 M Harun Bandarlampung, (Medinas Lampung) - Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Dibudpar) Kota Bandarlampung, M Harun mengatakan Pasar Seni En...
Style2
Walhi Lampung Desak Sanksi Hotel Tidak Berizin
0 comment 04 Dec 2014Bandarlampung, (Medinas Lampung) - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) daerah L...
Read More
Bandar Lampung
Politik
Terpilih Aklamasi, Aburizal Bakrie Kembali Pimpin Golkar
0 comment 04 Dec 2014Aburizal Bakrie Denpasar (Medinas Lampung) - Musyawarah Nasional IX Partai Golkar akh...
Read More
Politik
Nasional
Ratusan Kepala Daerah-DPRD Terancam Kehilangan Gaji !
0 comment 04 Dec 2014Reydonnizar Moenek Jakarta (Medinas Lampung) - Ratusan kepala daerah, baik gubernur,...
Read More
Nasional
Style4
Mobil Tanpa Pengemudi Akan Hadir di Inggris
0 comment 04 Dec 2014London (Medinas Lampung) - Inggris pada Rabu (3/12) mengumumkan empat kota besar di n...
Read More
Ragam
Style5
AP3: DAK Disdik Lampung Selatan 2014 Carut-Marut
0 comment 04 Dec 2014Lampung Selatan (Medinas Lampung) - Aliansi Pemuda Peduli Pendidikan (AP3) Lamp...
Read More
Daerah
Ini Keluhan Nelayan Lampung Timur kepada Jokowi
Posted by: Medinas Lampung Posted date: 07:11 / comment : 0
Lampung Timur (Medinas Lampung) - Pemerintah diminta untuk serius memperhatikan nasib nelayan di Provinsi Lampung, terutama di kawasan pesisir Kabupaten Lampung Timur yang masih tergolong miskin.
"Setelah kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi, beban hidup nelayan menjadi makin berat mengingat berbagai bahan pokok hargnya juga naik, sedangkan kami sebagian besar adalah nelayan tradisional yang hanya menggantungkan hidup dari mencari ikan," kata Udin (40), nelayan di Desa Margasari Kecamatan Labuhan Maringgai di Lampung Timur, Jumat (21/11/2014).
Ia menyebutkan, pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla yang memberikan kompensasi setelah kenaikan harga BBM bersubsidi berupa Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS), dan Kartu Keluarga Sejahtera kepada masyarakat miskin, disambut baik nelayan di Lampung Timur.
Namun menurut Udin, kompensasi itu saja belum mencukupi, karena itu pemerintah diharapkan dapat memperhatikan kehidupan nelayan terutama memberikan bantuan berupa alat tangkap, perumahan nelayan, ketersediaan BBM, dan harga komoditas hasil laut.
"Nelayan ingin dibantu alat tangkap berupa kapal motor ukuran kecil dan jaring yang pendek kurang menunjang hasil tangkapan kami para nelayan kecil, sehingga berpengaruh terhadap hasil tangkapan dan tidak bisa bersaing dengan kapal nelayan bertonase besar," katanya.
Tukiman (51), nelayan setempat lainya juga berharap pemerintah bisa memperbaiki kesejahteraan para nelayan terutama membantu kebutuhan dasar nelayan, seperti ketersedian solar untuk melaut, alat tangkap, perumahan nelayan, permodalan, dan pembinaan untuk peningkatan kehidupan nelayan.
"Banyak nelayan di sini juga belum mempunyai alat tangkap berupa kapal motor, sehingga mereka yang tidak memiliki kapal motor harus menumpang kepada nelayan lainya saat melaut. Hasil tangkapan dibagi dengan pemilik kapal motor," kata nelayan dari Desa Margasari Lampung Timur itu.
Pemerintah, lanjutnya, juga diminta bisa membantu sehingga harga jual hasil tangkapan nelayan bisa tinggi, mengingat selama ini harga yang diterima nelayan tergolong rendah.
Bagi nelayan kecil yang belum memiliki rumah, pemerintah juga diharapkan dapat memberikan bantuan rumah sederhana bagi para nelayan kecil.
Ia menyampaikan, banyak faktor yang menyebapkan nelayan tradisional di Lampung Timur sulit untuk maju.
Nelayan juga mengeluhkan kondisi Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Way Penet milik pemerintah yang tidak berfungsi.
"TPI itu tidak berfungsi, bangunan perumahan atau kantor milik Dinas Kelautan setempat juga tidak digunakan, galangan kapal juga tidak berjalan, lampu penerangan untuk nelayan pada malam hari juga tidak menyala, serta banyak aset pemerintah tidak berfungsi," katanya.
Tukiman berharap, pemerintah pusat dapat meninjau Desa Margasari untuk melakukan perbaikan agar daerah maritim itu bisa berkembang dan maju,
Nelayan di Desa Muara Gading Mas Kecamatan Labuhan Maringgai juga berharap pemerintah serius dalam peningkatan perbaikan kehidupan nelayan.
"Pengalihan subsidi berupa bantuan pemerintah kepada nelayan, saya harapkan bisa tepat sasaran, bantuan itu bisa diterima kepada nelayan yang memang membutuhkan bantuan dan ada pengawasan dalam penyaluranya," kata Bidin (45), nelayan Desa Muara Gading Mas.
Selama ini, menurutnya, bantuan pemerintah kurang tepat sasaran, bantuan tidak mengena kepada nelayan kecil yang memang membutuhkan bantuan. Meskipun ada bantuan, tapi nilainya kecil dan belum menjangkau semua nelayan yang membutuhkan. (nara/ant/fikri)

About Medinas Lampung

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
TERKINI
- Terpopular
- Video
- Kategori
No comments: