 |
| M Ridho Ficardo |
Bandarlampung (Medinas Lampung) - Banyak kalangan menyoal kebijakan Pemerintahan Presiden Joko Widodo yang berencana menunda atau membatalkan rencana pembangunan Jembatan Selat Sunda (JSS) akan diikuti dan berdampak pula terhadap pembangunan infrastruktur lainnya di Provinsi Lampung.
Tapi Gubernur Lampung menegaskan bahwa penundaan pembangunan JSS yang akan menyambungkan Pulau Jawa-Sumatera itu, diyakini tidak akan menghambat terlaksana seluruh perencanaan perbaikan infrastruktur khususnya jalan di Provinsi Lampung.
"Pembangunan JSS itu bukan dibatalkan, melainkan ditunda, dan untuk perbaikan infrastruktur jalan lainnya tidak berkaitan dengan hal tersebut," ujar Gubernur Lampung M Ridho Ficardo, di Bandarlampung, Minggu (16/11).
Menurutnya, perbaikan infrastruktur khususnya jalan akan terus menjadi prioritas pembangunan di Provinsi Lampung.
"Anggaran sebesar Rp1 triliun sudah disiapkan untuk menunjang perbaikan infrastruktur jalan di Lampung," ujar dia lagi.
Gubernur Ridho menegaskan, agar pelaksaanan anggaran berjalan maksimal, pihaknya telah mengundang seluruh bupati/wali kota se-Lampung untuk duduk bersama membicarakan arah pembangunan Lampung ke depan.
"Rapat koordinasi yang dilaksanakan Jumat (22/10) lalu merupakan yang pertama antara Pemprov Lampung dengan pemkab dan pemkot, serta para kepala daerah se-Lampung," kata dia pula.
Selain membangun silaturahmi, menurut Ridho, rakor itu juga dalam rangka menyamakan persepsi, konsolidasi kebijakan sektoral serta sinkronisasi harmonisasi kebijakan strategis yang diperlukan.
Gubernur menjelaskan beberapa hal yang difokuskan dalam rakor adalah terinformasikan rencana kegiatan pemprov kepada masing-masing kabupaten/kota untuk tahun 2015, sehingga kabupaten/kota dapat mensinergikan kegiatan masing-masing dengan kegiatan yang dilakukan Pemprov Lampung.
Terkait penundaan pembangunan JSS, menurut Gubernur Lampung itu tidak akan menjadi persoalan selama sudah dipikirkan penggantian pembangunan JSS tersebut sebagai alternatifnya.
Gubernur termuda itu melanjutkan, penggantian tersebut bisa saja dengan membenahi kondisi dermaga di Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan, sehingga tidak memperlancar transportasi laut bagi masyarakat.
"Fungsi utama transportasi laut sebagai akses penghubung antara Lampung dan Banten ini perlu ditangani secara maksimal, sehingga tidak sampai meresahkan masyarakat saat terjadi permasalahan," kata dia pula.
Ia menyebutkan, beberapa kali kasus kapal feri yang sulit sandar di dermaga pelabuhan itu bahkan hingga berjam-jam mengapung di tengah laut karena menunggu kapal lainnya berangkat, juga sangat merugikan konsumen yang juga adalah masyarakat.
"Bagi pelaku usaha tentu akan sangat dirugikan atas persoalan tersebut," ujarnya menambahkan. (nara/ant/fik)
No comments: