 |
| M Ridho Ficardo |
Bandarlampung (Medinas Lampung) - Gubernur Lampung M Ridho Ficardo mengatakan peran Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Bakohumas) pemerintah provinsi maupun kabupaten dan kota se-Lampung belum berjalan optimal.
"Saat ini, peran Bakohumas dirasakan belum optimal," kata Gubernur Lampung melalui Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Lampung A Crisna Putra NR, pada seminar PWI Lampung bertema "Sinergi PWI dan Humas Pemerintah Dalam Menunjang Ekspos Pembangunan di Lampung", di Bandarlampung, Selasa (2/12).
Ia mengatakan hal tersebut dapat dilihat dengan belum membudayanya kesatuan pola pikir, sikap, dan tindak Bakohumas, sehingga berimplikasi kepada penyajian informasi yang dibutuhkan masyarakat yang terkadang menimbulkan komunikasi,interpretasi, dan persepsi yang kurang baik antara penyelenggara fungsi pemerintah dengan masyarakat.
Karena, lanjutnya, ada kemungkinan beberapa pejabat menyajikan informasi yang sama namun dalam bahasa yang berbeda dan pada akhirnya dapat menimbulkan penilaian masyarakat yang keliru.
Menurutnya, guna meningkatkan kinerja dalam menyebarluaskan informasi kepada masyarakat, Pemerintah Provinsi Lampung melalui bidang kehumasan terus berupaya untuk meningkatkan koordinasi dan sinergisitas salah satunya melalui peran Bakohumas yang dimiliki hingga kabupaten/kota se-Provinsi Lampung.
"Hal itu dilakukan karena belum kuatnya Koordinasi, Integrasi, Informasi, Sinkronisasi (KISS) dan kerja sama diantara pengemban fungsi kehumasan," ujarnya.
Kondisi ini menurutnya, berimplikasi pada penyampaian informasi yang kerap berbeda-beda meski substansi kebijakannya sama. Hal ini sering dimanfaatkan oleh pihak tertentu dan untuk kepentingan tertentu, dengan menyajikan informasi yang bertolak belakang dengan informasi yang disajikan, sehingga sering terjadi kesimpangsiuran berita, multitafsir, bahkan dapat berujung pada tindakan protes dari sekelompok masyarakat terhadap kebijakan pemerintah.
Ia mengharapkan dukungan dan kerja sama dari Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Lampung, untuk membantu pemerintah dalam menginformasikan berbagai permasalahan dan keinginan masyarakat. Mengingat wartawan yang bertugas di lapangan tentunya mengerti dan memahami permasalahan yang dihadapi masyarakat.
"Bagi saya, saran dan masukan dari media dan masyarakat sangat berharga demi kelancaran tugas pemerintahan dan pembangunan di Provinsi Lampung," jelasnya.
Di samping itu juga, mengekspos kegiatan dan program yang telah, sedang dan akan dilaksanakan demi kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat Lampung, sebagaimana visi pembangunan Lampung yang maju dan sejahtera. T
"Tanpa adanya pers, apapun hasil yang telah dikerjakan pemerintah tidak akan pernah diketahui masyarakat. Tentunya, diharapkan ke depan sinergisitas antara pers dengan pemerintah terus dijaga sehingga kemitraan tersebut tetap terjalin hangat, mengingat pers memiliki peran yang strategis dalam pembangunan," tambahnya.
Pada acara itu sebagai nara sumber Sekjen Pengurus Pusat PWI Hendri CH Bangun, Kadis Kominfo Lampung A Crisna Putra NR, Ketau DKD PWI Lampung Junaidi Djohan, dan Ketua Komisi Informasi Provinsi Lampung Juniardi. (nara/ant)
No comments: